Published On: Ming, Jul 2nd, 2017

Kemenhub akan Tindak Tegas Bagi Taksi Online yang Tidak Ikuti Peraturan Batas Tarif

Jalaon.com – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto telah menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas bagi pihak taksi online yang tidak memenuhi peraturan Kemenhub terkait penentuan tarif taksi online.

Sebelumnya, Kemenhub telah menentukan penyesuaian tarif batas bawah dan batas atas bagi taksi online yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Pemerintah juga akan melakukan monitoring rutin kepada taksi online dan segera menindaklanjuti apabila ditemukan pihak yang tidak memenuhi persyaratan yang diberlakukan.

“Sanksinya sesuai peraturan berlaku ada mulai dari teguran, pemutusan kerja ataupun penonaktifan aplikasi itu sendiri,” Pudji Hartanto di Monas Jakarta, Sabtu (1/7/2017).

Berdasarkan usulan dari berbagai kepala daerah, Kemenhub telah resmi membagi dua wilayah untuk penentuan tarif, antara lain Wilayah 1 yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali dengan tarif batas bawah Rp 3.500 per km dan batas atasnya Rp 6.000 per km. Sementara Wilayah 2 yang meliputi Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua dan Sulawesi dengan tarif batas bawah Rp 3.700 per km dan batas atasnya Rp 6.500 per km.

“Memang berdasarkan usulan daerah, masing-masing gubernur, kepala daerah mengusulkan ke pemerintah pusat sudah kita evaluasi, kita sudah samakan. Ada pembagian wilayah 1 dan 2,” tandasnya.