Published On: Sab, Jan 7th, 2017

Ketua YLKI : Kenaikan Biaya Administrasi STNK dan BPK Mampu Menekan Pengguna Kendaraan Pribadi

cdaa

Jalaon.com – Pada tanggal 6 Januari 2017 pemerintah telah menetapkan kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Dan perubahan tarif tersebut telah di setujui dan ditandatangani oleh Jokowi.

Sementara itu Ketua Harian yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwa dengan adanya kebijakan baru tersebut akan dapat menekan pengguna kendaraan bermotor pribadi.

“‎Itu juga bisa sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum,” kata Tulus, Sabtu (7/1/2017).

Akan tetapi, Tulus juga menilai bahwa di sisi lain dengan kenaikan tarif kepengurusan STNK dan BPKB tersebut kurang tepat, karena produk layanan STNK dan BPKB tesebut merupakan produk untuk pelayanan masyarakat.

“Tidak seharusnya inflasi menjadi alasan menaikkan biaya administrasi tersebut”. sambung Tulus

Menurut Tulus, akan lebih tepat jika alasan terkait inflasi pemerintah menaikkan harga produk ekonomi yang bersifat komersial yang dikelola oleh perusahaan BUMN.

“Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit, atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN”. pungkas Tulus.