Mengungkap Kabar Terbaru Rencana Mengubah Rp 1.000 Jadi Rp 1

membongkar-kabar-terbaru-rencana-mengubah-rp-1000-jadi-rp-1
Image From : Merdeka.com

Jalaon.com – Dalam pandangan pemerintah tahun 2017 nanti ekonomi Indonesia akan membaik,adanya kebijakan baru mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 akan menjadi rencana yang memungkinkan akan dibahas tentang RUU Redenominasi. Tapi, Dengan ditolaknya usulan pemerintah itu, waktu pemberlakuan redenominasi Rupiah masih belum jelas mengingat pembahasan RUU-nya di DPR pun belum jelas.

Sebenarnya, pembahasan RUU Redenominasi itu menjadi penting karena jika sudah disepakati menjadi UU, maka otoritas memiliki payung hukum dalam melaksanakan langkah-langkah kebijakan menghilangkan tiga digit dalam penulisan nominal Rupiah.
Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, RUU Redenominasi tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2017. Komisi XI, katanya, memilih tiga RUU sebagai prioritas untuk 2017 yakni revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan, dan revisi UU Bank Indonesia.

Seperti dilansir dari Merdeka.com Hendrawan berpendapat, pada 2017 situasi belum memadai untuk membahas RUU Redenominasi karena ini rawan untuk salah interpretasi, dikira sanering.
Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000
Hendrawan mengatakan, rata-rata fraksi partai politik di parlemen juga menilai RUU itu idealnya disahkan dan diterapkan dalam jangka waktu satu tahun setelah pemerintahan baru terpilih.
Rata-rata fraksi bilang UU Redenominasi ini dijalankan setelah 1 tahun pemerintahan baru terbentuk. “”Pemilu mendatang 2019, misalnya 2020 diterapkan. Itu pertimbangan dari fraksi,” katanya seperti ditulis Antara.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, RUU Redenominasi itu terlalu sensitif untuk dibahas pada 2017 mengingat kodisi ekonomi domestik belum stabil dan masih derasnya tekanan terhadap perekonomian.

Dia khawatir jika dilakukan pada tahun depan, pembahasan UU itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang masih terkendala lemahnya daya beli.
Selama ini, belum ada sosialisasi masif tentang masa transisi penggunaan Rupiah, jika redenominasi atau penyederhanaan tiga digit pada nominal Rupiah dilakukan. Dengan minimnya pemahaman tentang redenominasi, jika pemerintah dan parlemen memaksakan memulai pembahasan RUU redenominasi, dikhawatirkan bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Menurut Bhima, sebaiknya RUU terkait redenominasi ini dibahas pada 2018 atau 2019. Sejak sekarang, pemerintah dan BI diminta untuk melakukan sosialisasi masa transisi dari redenominasi Rupiah.
“Butuh waktu redenominasi sebenarnya sesuatu yang sederhana, tapi masalahnya ada pada pola pikir dan psikologis massa sehingga butuh waktu mewujudkannya.” Ungkapnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here