Menko Luhut Minta Freeport Tunduk dengan Peraturan Pemerintah RI

d

Jalaon.com – Saat ini PT Freeport Indonesia dengan pemerintah RI masih terus melanjutkan proses perundingan terkait pengajuan Freeport dalam ketentuan pajak, divestasi saham dan pembangunan smelter.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah RI jika masih mau melanjutkan pertambangannya di Indonesia.

Luhut memberikan perumpamaan kalau PT Freeport adalah penyewa rumah kontrakan Indonesia, dimana pemerintah RI berhak untuk membuat peraturan dan tidak melanjutkan kontrak tersebut.

“Saya bikin analogi dia kan nyewa rumah kita, 2021 selesai. Kalau mau strict pada aturan, kita nunggu saja pada 2021. Tapi kan kita boleh dongĀ tidak mau disewa lagi,” jelas Luhut, di kantornya, Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Selain itu, Luhut juga memaparkan kalau PT Freeport ingin tarif pajak tersebut tetap stabil, maka Freeport harus membayar ketentuan pajak 42 persen hingga 20 tahun.

“Kita bicara keinginan pemerintah memiliki 51 persen saham Freeport, tidak pernah mundur dari smelter, dan aturan pajak karena kecenderungan tarif pajak kita turun. Kalau mau pajak naildown (tetap) bayarlah pajak 42 persen sampai 20 tahun itu,” sambung Luhut.

Luhut kembali menegaskan bahwa Freeport adalah penambang sumber daya alam milik Indonesia, maka dari itu Freeport tidak diperkenankan untuk banyak mengatur peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah RI.

“Kalau negosiasi jangan dong kamu atur kami. Kami yang atur, karena spiritnya kesetaraan. Apa yang sudah kau ambil dari perut bumi kita, jangan kau hitung-hitung dong, itu milik Indonesia. Kau bayar royalti, baru boleh ambil. Intinya jangan terlalu banyak ngatur lah,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here