Protes Interkoneksi, Serikat Karyawan Telkom Demo ke Gedung DPR RI

Jalaon.com – Terkait Surat Edaran No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016 tentang perubahan tarif interkoneksi per 1 September 2016. Ribuan karyawan Telkom menolak kebijakan ini dan hari ini sekitar 1.500 serikat karyawan Telkom mendatangi gedung DPR RI untuk berdemo.

Ketua Umum Serikat Karyawan Telkom, Asep Mulyana mengungkapkan bahwa saat berdemo ia menghadirkan beberapa perwakilan dari 7 Kanwil Telkom se Indonesia.

Seharusnya pendemo dari perwakilan Telkom bisa lebih banyak lagi dari jumlah tersebut, namun izin dari Polda Metro Jaya membatasi demonstran hanya sejumlah 1.500 orang.

Namun siang tadi demo telah dialihkan ke Kantor Kemkominfo yang terletak di Jl. Medan Merdeka Barat, lantaran tak mendapatkan kesempatan audiensi. Sebelum mendatangi gedung DPR, para demonstran berkumpul di Graha Merah Putih Telkom yang terletak di Jl Gatot Subroto.

Asep menambahkan, kalau demo yang dilakukan hari ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah meminta DPR agar segera mengusulkan kepada Kemkominfo untuk membatalkan pemberlakuan perubahan tarif yang sesuai dari Surat Edaran No.115/M.Kominfo/PI.0204.08/2016. Pihak Telkom meminta agar dilakukan perhitungan yang transparan dan adil.

Yang kedua, mendesak DPR agar meminta Kemkominfo untuk tidak melakukan pemberlakuan revisi Peraturan Pemerintah No 52 dan 53 Tahun 2000, yaitu tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi hingga dilakukannya pembahasan perubahan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi di DPR.

Asep mengatakan bahwa peraturan yang diberlakukan oleh Kemkominfo tersebut sangat bertentangan dengan program Jokowi Nawacita, karena dirasa telah memberikan fasilitas yang berlebihan kepada operator asing yang sudah jelas tidak turut aktif dalam membangun infrastruktur di Indonesia.

Aksi demo serikat pekerja Telkom ini juga didukung oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis. Menurut ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi Wuryanto bahwa peraturan tersebut belum disepakati secara tertulis oleh semua operator telekomunikasi dan prosesnya pun dirasa tidak transparan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here