Published On: Ming, Feb 12th, 2017

Soal Hak Angket, Begini Penjelasan DPR

hak angket

Jalaon.com – Kembalinya Ahok menjadi Gubernur DKI menuai polemik baru, pasalnya ahok yang statusnya menjadi terdakwa. Menurut hukum yang berlaku seharusnya tidak dapat lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, status terdakwa Ahok didapat dari kasus yang kini menjeratnya yakni kasus dugaan penodaan agama dan tengah dalam proses peradilan.

Dikutip sindonews Anggota DPR Refrizal menegaskan, dirinya akan menggulirkan Hak Angket sebagai hak konstitusionalnya, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur.

Namun politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyinggung juga terkait makar yang saat ini juga menjadi permasalahan atau kasus yang tengah ditangani oleh Polri.

“Pak Kapolri yth, Jangan salah pengertian ya, Hak Angket bukan Makar? Hak angket dijamin UUD tahun 1945. Terima kasih,” kata Refrizal, di akun Twitternya @refrizalskb, Minggu (12/2/2017).

Sebelumnya, Refrizal menjelaskan, jika hal ini terus dibiarkan maka baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diduga telah melanggar undang-undang (UU).

“Terdakwa penista agama BTP alias Ahok kembali aktif jadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden/Mendagri melanggar Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 Ayat 1,” ucap Refrizal.