Published On: Sab, Jul 15th, 2017

Tanggapan Peradi Terkait Polemik Perppu Ormas

Jalaon.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hingga kini masih menuai kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya pihak ormas.

Pihak yang tergabung dalam ormas tertentu sempat merasa bahwa pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada ormas untuk dibubarkan tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa pemerintah melalui Perppu tersebut memberikan kesempatan kepada ormas untuk di uji di pengadilan sebelum akhirnya dibubarkan.

“Itu membuka kesempatan untuk uji di pengadilan. Karena prinsip negara hukum memberikan perlindungan, maka tetap terbuka untuk diuji keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan pemerintah, jadi tetap bisa diuji di pengadilan,” ujar Sugeng saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Sugeng juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan pengkajian dengan matang terlebih dahulu sebelum mengumumkan perppu, karna ia mengatakan bahwa pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk menerbitkan perppu tersebut.

“Jadi, yang bisa menilai keadaan memaksa, menyelesaikan masalah, kekosongan undang-undang, dan menganggap undang-undang tidak memadai itu pemerintah,” paparnya.