UU ITE Telah Diperbarui dan Diberikan Hak untuk Dilupakan

sdfx

Jalaon.com – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini telah mengalami beberapa perubahan didalamnya. Salah satu perubahan yang baru adalah hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. \

Di dalam pasal 26 UU ITE, seseorang diberikan hak untuk mengajukan penghapusan sebuah konten hoax atau bohong tentang dirinya yang telah dipublikasikan di masa lalu apabila pihak pengadilann sudah memberikan keputusan bebas murni.

Namun Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menjelaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku kepada terpidana koruptor, karena pasal 26 UU ITE tersebut tidak memberikan perincian terkait siapa saja yang menggunakan hak penghapusan konten tersebut.

“(Koruptor) tidak bisa menggunakan hak untuk dilupakan, biar anak cucunya tahu dia seorang karuptor,” kata TB Hasanuddin di acara diskusi Dinamika UU ITE Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Walaupun sudah dilakukan perubahan seperti itu, namun hak tersebut  belum bisa di aplikasikan kepada mereka yang sudah diputus bebas murni dalam kasus UU ITE. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum memberikan kepastian dan keabsahan pemberlakuan hak tersebut.

Maka dari itu, Hasanuddin juga telah meminta kepada pemerintah untuk membuat aturan turunan tentang right to be forgotten dalam bentuk peraturan pemerintah, hal tersebut bertujuan agar dapat memperjelas penerapannya. “Kami sudah minta ke mereka (pemerintah),” kata TB Hasanuddin.

Sementara itu, Hasanuddin juga menjelaskan bahwa perusahaan – perusahaan teknologi seperti mesin pencari Google juga harus tunduk dengan aturan tersebut dan berkenan untuk memberlakukan hak penghapusan konten tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here