Published On: Sab, Okt 15th, 2016

UU Migas, PR Lama untuk Menteri ESDM yang Baru

Jalaon.com – Masyarakat kita sedang menanti kinerja dari duet Menteri ESDM Ignatius Jonan dan juga Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Karena sekarang telah banyak pekerjaan rumah (PR) yang menunggu duet tersebut.

179697_medium

Dito Ganinduto, Anggota Komisi VII Fraksi Golkar mengatakan, Kementerian ESDM adalah salah satu kementerian yang mempunyai wewenang luas misalnya dalam sektor migas, mineral dan batu bara, dan kelistrikan.

“Pada sektor migas kita setuju migas tak dijadikan pendapatan utama negara, namun kita sepakat migas jadi lokomotif pertumbuhan bagi perekonomian kita,” ujarnya dalam diskusi yang bertemakan “Pekerjaan Lama untuk Menteri Baru” Jakarta, pada Sabtu (15/10/2016).

Dalam sektor migas saja, lanjut Dito, ada beberapa PR yang harus segera untuk diselesaikan, misalnya Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas). Kemudian terkait dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 mengenai Biaya Operasi yang dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan untuk Industri Hulu Minyak dan juga Gas Bumi.

“Kemudian ada juga PP 79 yang diharapkan oleh para investor. Itu baru selesai di Kementerian ESDM namun belum selesai di Kementerian Keuangan. Inilah PR yang harus segera diselesaikan,” paparnya.

Seperti yang diketahui, sekarang sedang dilakukan revisi UU Migas. Pembahasan mengenai status Satuan Kerja Khusus Migas.